Pengurus Golkar di Daerah Sumatera I yang meliputi Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Sumbar, dan Sumut telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartart sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang.
Deklarasi dukungan itu dinyatakan bersama-sama oleh seluruh kader diwakili masing-masing ketua DPD Provinsi dan DPC Kota/Kabupaten se-Sumbagut saat acara Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu Partai Golkar di Hotel Labersa, Pekanbaru, Sabtu, 21 Januari 2023.
Mewakili Ketua DPD dan DPC Golkar se-Sumbagut, Ketua DPD Golkar Aceh, TM Nurlif, menyampaikan seluruh peserta Rakornis telah berdiskusi pada Jumat malam, 20 Januari 2023.
“Kesimpulannya, kami ingin menegaskan agar Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, jadi Calon Presiden 2024,” kata TM Nurlif.
Sebab itu, ia meminta dukungan dari kader lainnya agar sama-sama menyuarakan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.
“Kami juga mendoakan apa yang jadi cita-cita bersama dan pernyataan sikap dukungan berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bergabung dengan Partai Golkar dan diisukan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mewakili Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Kendati demikian, Golkar di kebanyakan daerah, termasuk Sumbagut, tegas melakukan pernyataan sikap atas Airlangga Hartarto maju sebagai Capres 2024.
Tegaskan Golkar Sudah Resmi Umumkan Capres
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya sudah mengumumkan nama calon presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi.
Bahkan, menurutnya, pengumuman capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
“(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornas dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu 21 Januari 2023.
Golkar Akui Tengah Perjuangkan Sistem Proporsional Terbuka
Airlangga mengaku, saat ini, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Menurut Ketum Golkar, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru bahkan di era reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” terang Airlangga.
Tegaskan Komitmen Parpol
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan tetap di tangan rakyat.
Ia mengaku, mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan,” tegas Airlangga.